The smart Trick of agus joko pramono That Nobody is Discussing
The smart Trick of agus joko pramono That Nobody is Discussing
Blog Article
"Harapannya, ke depan kita melahirkan lebih banyak pemimpin dengan semangat dan dedikasi yang tinggi selayaknya Pak AJP di sini," kata Nadiem.
Karena hasil audit berbeda dengan laporan sebelumnya, auditor tersebut kemudian diselidiki oleh Kejakgung. Penyelidik Kejakgung menjerat auditor tersebut dengan pasal merintangi penyidikan.
Ahmad Alamsyah Saragih dikenal sebagai pakar keterbukaan informasi publik dan pelindungan details pribadi. Ia menekuni isu tersebut sejak menjadi pegiat organisasi nonpemerintah, baik nasional maupun internasional.
Dewas KPK memutuskan Tanak tidak melanggar kode etik karena dua dari sembilan isi pesan singkat dari Tanak kepada Sihite dihapus dan tidak terungkap isi pesan tersebut selama di persidangan.
“The PDI-P permitted Agus's nomination as he experienced vowed to keep the TNI neutral,“ Tubagus stated, noting that selecting a sole nominee was Jokowi’s prerogative Which his nomination of Agus was per the prevailing legislation.
Pihak yang bertanggung jawab menginvestasikan dana nasabah asuransi harus mampu mempertanggungjawabkan tata kelola investasinya. Apakah dana itu diinvestasikan di lembaga investasi yang kredibel atau tidak.
Dari buku itu, dia mengetahui jika AJP sejak dulu sudah bercita-cita untuk menjadi anggota BPK sampai akhirnya cita-cita tersebut terwujud pada tahun 2013.
Retno mengatakan tugas sebagai menteri luar negeri membuatnya harus mengedepankan kepentingan nasional sekaligus berkontribusi dalam perdamaian di tengah kondisi dunia yang sedang tidak baik-baik saja.
”Jadi tidak betul kalau kasus korupsi Jiwasraya itu hanya kerugian korporasi dan bukan kerugian negara,” ujar Agung.
"It really is an honor plus a privilege to get involved in IDI's mission to make up and scale-up SAIs the world more than. Hopefully, I will deliver some level of the collective knowledge of BPK in its position of coordination in Indonesia, throughout ASEANSAI together with Intercontinental Group throughout the INTOSAI plus the United Nations.
Sepuluh nama yang telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo tersebut masih memiliki masalah buruk yang berkaitan dengan rekam jejak kapasitas, integritas, dan independensi. Situasi ini justru berpotensi untuk menambah bencana pemberantasan korupsi ke depan.
Adanya peraturan ini berdampak pada kebebasan berpendapat. Hal serupa patut diantisipasi, misalnya, jika ada suara kritis terhadap yang bersangkutan jika terpilih ataupun terhadap KPK nantinya, jika perspektifnya justru mengancam kebebasan berpendapat.
Namun, berdasarkan laporan pemeriksaan investasi yang sebelumnya telah diserahkan ke Kejakgung, sudah terang dan jelas bahwa ada unsur pidana perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian negara Rp 16,eight triliun.
Hal itu, lanjutnya, terkait dengan mengembalikan kepercayaan publik kepada get more info aparat penegak hukum khususnya di bidang industri keuangan nonbank dan pasar modal.